Dinamikaindonesia.co.id - Aktivis merasa kecewa terhadap DPRD Banyuwangi, karena permohonan hearing yang diajukan tak kunjung dipenuhi.
Permohonan hearing tersebut dilayangkan pada 5 September 2022 lalu, terkait hilangnya ribuan data jenis penerima bantuan sosial (Bansos) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu.
Baca Juga : Warga Kawal Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Jalan DPU CKPP Banyuwangi
Akibat hilangnya data tersebut, membuat banyak warga miskin di desa setempat sudah empat bulan tidak menerima bantuan sosial apapun.
Ketua aktivis Sugiarto mengatakan, saat ini surat permohonan hearing yang dilayangkan itu ternyata masih belum masuk ke komisi.
Padahal, kata dia, banyak warga miskin di Desa Sempu yang harus segera mendapatkan solusi.
"Terkesan lambat, sudah 16 hari per hari ini. Ini urusan orang miskin yang harus mendapatkan solusi," cetus warga Sempu ini.
Meski, lanjut Sugiarto, data yang hilang diusulkan kembali, namun hal itu tidak menjamin penerima bansos sebelumnya kembali dapat.
Karena respon DPRD Banyuwangi yang kurang, pihaknya terlihat kecewa dan menyinggung anggota dewan yang pernah merasa dapat suara dari Desa Jambewangi.
"Kami datang ke DPRD Banyuwangi ini minta solusi. Jangankan turun ke bawah, saya mengajukan surat hearing di sini saja sulitnya minta ampun," ungkapnya, Rabu (21/9/2022).
Pihaknya meminta agar warga miskin jangan hanya dijadikan jargon untuk kampanye. "Tapi ketika ada masalah kemana?. Ada ribuan bansos terhapus, warga miskin tidak mendapatkan haknya," imbuh dia.
Sugiarto sedikit membeberkan, terhapusnya ribuan data penerima bansos di Desa Jambewangi diduga ada unsur kesengajaan.
"Karena hanya Desa Jambewangi yang terhapus. Kalau terjadi human error pastinya semua desa juga alami hal serupa. Ini tidak, hanya Jambewangi," ungkapnya.
Padahal, lanjut Sugiarto, adanya hearing itu akan menemukan titik solusi dan penyebab data itu hilang. Karena pihak Dinas Sosial dan Pemdes Jambewangi turut diundang.
Namun, karena pihaknya merasa tidak bisa diselesaikan di kursi rapat DPRD Banyuwangi. Sugiarto menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
"Siapa yang harus bertanggungjawab dalam persoalan ini, kita pasrahkan ke penegak hukum. Karena besok, saya akan melaporkan ribuan data penerima bansos yang hilang ini ke Polresta Banyuwangi," pungkasnya.