Banyuwangi- Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi mengupayakan penyelamatan aset tanah negara berupa saluran irigasi. 

Kepala Dinas PU Pengairan Guntur Priambodo melalui Sekretaris Dinas Riza Al Fahroby mengatakan, pihaknya menargetkan 580 daerah irigasi pengairan secepatnya tersertifikasi.

Baca Juga : Bertemu MenPAN RB, Kadis PU Pengairan Banyuwangi Terpukau dengan Ketajaman Analisisnya

"Pengukuran sudah terselesaikan di lapangan, bahkan hari Jumat, 4 November kemarin ada rapat koordinasi percepatan pensertifikatan tanah milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi," kata Riza, Rabu (16/11/2022).

Riza memastikan, sekitar 580 aset irigasi milik Dinas Pengairan telah diukur secara keseluruhan. Saat ini tinggal proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi.

"Kita tinggal memprosesnya melalui BPKAD. Sebagai leading sektor yang mengelola aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi," tegasnya.

Setelah proses di BPKAD tuntas, selanjutnya proses sertifikasi akan dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

"Nanti dari BPKAD ke BPN. Kami berharap tahun ini sudah bisa selesai. Semuanya sudah bisa tersertifikasi dari BPN," ungkapnya.

Hal ini, kata Riza, tidak terlepas dari program KPK lewat program Monitoring center for prevention (MCP) terkait dengan penyelamatan aset negara salah satunya aset tanah.

"Selama ini kan kita sudah memahami kalau saluran irigasi aset pengairan. Cuma kan belum disertifikatkan dan sebagai bukti kepemilikan itu kan harus ada sertifikat. Makanya dilakukan pengurusan sertifikat," jelas Riza.

Riza berharap, sertifikasi ini bisa menjaga aset tanah negara baik itu dibawa saluran maupun tanah aset berupa stren yang ada bangunan rumah dinasnya. 

"Point yang kita tuju saat ini adalah melakukan pengukuran sambil melihat kondisi yang eksisting, kita banyak mengambil data termasuk jaringan yang ada salurannya atau jaringan yang belum terbangun salurannya," pungkasnya.