BANYUWANGI - DPRD Banyuwangi meminta pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan segera menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. 

Penanganan dinilai tidak bisa lagi bersifat sementara, mengingat kepadatan lalu lintas diperkirakan akan meningkat seiring beroperasinya Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi).

Baca Juga : Komisi IV DPRD Minta Kapasitas Dermaga Ketapang Ditingkatkan, Antrean Logistik Jadi Sorotan

Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Dr. Zaki Al Mubarok, mengatakan kemacetan yang berulang di kawasan Pelabuhan Ketapang telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang. 

Menurutnya, peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan harus dipersiapkan sejak sekarang agar tidak tertinggal dari laju pembangunan jaringan transportasi darat.

Ia mengingatkan, ketika ruas Tol Probowangi telah tersambung hingga Banyuwangi, arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang diperkirakan meningkat signifikan. Apabila kapasitas pelabuhan tidak ikut ditingkatkan, antrean kendaraan dikhawatirkan akan semakin panjang.

"Perencanaan harus dilakukan mulai sekarang. Jangan sampai ketika jalan tol sudah beroperasi penuh, Pelabuhan Ketapang justru tidak mampu mengimbangi peningkatan volume kendaraan," ujar Zaki.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas layanan penyeberangan, mulai dari jumlah dan kemampuan dermaga, luas area parkir, hingga sistem pengaturan arus kendaraan. 

Kajian tersebut dinilai penting agar distribusi logistik maupun mobilitas penumpang dari Pulau Jawa menuju Bali tetap berjalan lancar.

Selain peningkatan kapasitas pelabuhan, Komisi IV DPRD Banyuwangi juga mendorong penyusunan grand design pengembangan kawasan Pelabuhan Ketapang. 

Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur penunjang, termasuk penambahan kantong parkir, rekayasa lalu lintas, hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengembangan kawasan secara bertahap.

Zaki menilai keberadaan pintu keluar Tol Probowangi yang direncanakan berada di sekitar kawasan industri PT INKA berpotensi menciptakan titik kemacetan baru apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Karena itu, menurutnya, pembangunan buffer zone atau kantong parkir kendaraan menjadi kebutuhan mendesak agar antrean tidak langsung mengular hingga ke jalan nasional saat terjadi lonjakan arus kendaraan.

"Kapasitas penyangga harus dipikirkan sejak awal. Buffer zone akan sangat membantu mengurangi kepadatan kendaraan yang menuju pelabuhan," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan infrastruktur di Banyuwangi memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan ruang. Di sisi barat jalur utama terdapat kawasan pegunungan sehingga opsi pelebaran jalan tidak banyak tersedia.

Dengan kondisi tersebut, peningkatan kapasitas pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya dinilai menjadi solusi yang paling memungkinkan untuk mengantisipasi pertumbuhan volume kendaraan pada masa mendatang.

Komisi IV DPRD Banyuwangi mencatat antrean panjang di Pelabuhan Ketapang telah beberapa kali terjadi sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas tidak lagi hanya muncul pada musim libur atau momentum tertentu, tetapi mulai menjadi persoalan yang berulang.

Apabila tidak segera dilakukan pembenahan secara menyeluruh, DPRD memperkirakan kemacetan berpotensi terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi setelah akses tol menuju Banyuwangi beroperasi penuh.

Di sisi lain, DPRD mengapresiasi langkah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang yang sempat mengalihkan sebagian arus kendaraan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai upaya mengurangi kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Meski demikian, Zaki menilai kebijakan tersebut perlu didukung langkah lanjutan agar lebih efektif. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada perusahaan angkutan logistik yang memanfaatkan pelabuhan alternatif sehingga biaya operasional mereka tidak meningkat.

"Kalau ada dukungan insentif, perusahaan logistik akan lebih terdorong memanfaatkan pelabuhan alternatif. Dengan begitu, beban kendaraan di Ketapang dapat terbagi secara lebih merata," ujarnya.

Komisi IV DPRD Banyuwangi berharap Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait segera menyusun langkah terpadu untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di masa mendatang.

Menurut Zaki, penanganan yang dilakukan sejak dini akan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran jalur penyeberangan utama Jawa–Bali, sekaligus mendukung distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi di Banyuwangi. (*)