Banyuwangi – DPRD Kabupaten banyuwangi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

Agenda rapat paripurna dewan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi.

Baca Juga : Tepati Janji, DPRD Banyuwangi Tambah Bantuan Logistik untuk Korban Perang Palestina

Bupati Banyuwangi dalam menanggapi pandangan fraksi umum yang dibacakan oleh H Sugirah, Wakil Bupati Banyuwangi antara lain menyatakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menggali sektor pendapatan yang berpotensi untuk ditingkatkan dan dimaksimalkan, khususnya objek pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga akan lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemantauan secara intensif terhadap perolehan pendapatan untuk mencegah adanya kebocoran, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan pembenahan sistem terkait pengelolaan pendapatan.

Menurut H Sugirah, adanya anomali pencapaian perolehan pajak hotel dan pajak restoran dengan data kunjungan wisatawan yang tidak sebanding sehingga menimbulkan keraguan, hal tersebut akan menjadi evaluasi eksekutif ke depannya.

Dia menuturkan sistem pemungutan pajak hotel dan restoran adalah self assessment, dimana pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kedepannya, Eksekutif akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pencatatan sistem omzet dan melakukan pemeriksaan pajak daerah bersama dengan pihak aparat penegak hukum,” ujar Sugirah.

Selain itu, perlu diketahui bahwa dengan adanya kebijakan perekrutan pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja (PPPK) memberikan dampak yang signifikan terhadap proporsi belanja pegawai pada APBD termasuk menambah beban pembiayaan APBD yang sangat berat.

"Dan ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi, tetapi pada seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia,” menambahkan.

Selain wakil bupati Banyuwangi, jajaran eksekutif yang hadir dalam rapat paripurna dewan tersebut antara lain; H Mujiono, Sekda kabupaten Banyuwangi yang didampingi para asisten pemkab banyuwangi, pimpinan SKPD, Camat dan Lurah serta beberapa undangan lainnya.