Dinamikaindonesia.co.id- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, meminta eksekutif berikan solusi atas kelangkaan pupuk subsidi di tahun 2023 ini.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, H. Muhammad Ali Mahrus usai memimpin rapat internal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Lembar Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di ruang rapat khusus DPRD setempat.

Baca Juga : Keberadaan Pelaku Investasi Percepat Pembangunan Desa Kandangan

Diceritakan Mahrus, rapat ini mengevaluasi kinerja eksekutif pada tahun 2022 lalu, dengan fokus utama dalam sektor pendapatan dan belanja. Selain itu, dewan juga menyoroti beberapa hal.

“Sektor pertanian, salah satu yang disoroti oleh teman-teman dewan,” katanya.

Pasalnya, lanjut Mahrus, masih banyak masyarakat petani yang mempertanyakan kelangkaan pupuk subsidi. Sehingga pihaknya meminta sektor pertanian menjadi atensi Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi.

“Sehingga di tahun 2023, temen-temen eksekutif diharapkan dapat mengambil peran yang signifikan dalam rangka mengambil solusi kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Selain itu, berbagai masalah di dunia pendidikan masih menjadi pantauan dewan, diantaranya seperti jumlah angka putus sekolah dan kekerasan pada anak.

“Menyakut kekerasan seksual pada anak, ini menjadi konsentrasi yang sangat penting dan antisipasi sejak dini,” terangnya. 

Mahrus menjelaskan, terkait data anak putus sekolah sejumlah 4.000an yang kemarin sempat viral. Data tersebut sudah dikonfirmasi dewan kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno. 

“Data itu bersifat agregat. Dan itu dirinci mulai tahun 2013. Tapi sudah teratasi dan sudah clear,” tuturnya.

Meski demikian, Mahrus menghimbau kepada eksekutif, supaya berhati-hati dalam menampilkan data. Karena angka tersebut pasti menjadi sorotan.

“Jadi perlu ada pembenahan data. padahal faktanya tidak seperti itu,” cetusnya.

Tidak hanya itu, dewan juga mempertanyakan terkait pembagian hasil dan royalti dari PT. Bumi Sukses Indo (BSI).

“Terkait PT. BSI nanti kita bahas lebih lanjut secara khusus,” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa.

Secara keseluruhan, dewan mengapresiasi kinerja eksekutif pada tahun 2022. Karena rata-rata capaian sektor pendapatan dan belanja diatas 90 persen. Hanya beberapa yang dibawah angka tersebut. 

Salah satunya yakni dana belanja hibah di angka 85 persen, dengan sisa anggaran sekitar 34 miliar yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya tidak terverifikasi atau tidak sesuai dengan ketentuan.

“Target Banyuwangi, sesuai laporan yang diberikan kepada kami sudah cukup bagus dan kami apresiasi,” imbuhnya.