Banyuwangi - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
2024, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengajak seluruh warga
Banyuwangi untuk meningkatkan kerukunan dan menjaga keharmonisan di tengah
masyarakat.
Made menekankan bahwa kerukunan adalah kunci utama dalam
menjaga kondusifitas daerah, terutama di masa-masa menjelang Pilkada.
"Saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk
tetap menjaga keharmonisan dan mengedepankan dialog serta musyawarah dalam
menyelesaikan perbedaan pendapat," ujarnya.
Baca Juga : Pelantikan Anggota DPRD Banyuwangi Terpilih, Setwan Ungkap Detail Persiapan Jas dan Tamu Undangan
Dia juga menambahkan bahwa dinamika politik yang kerap
memanas menjelang Pilkada tidak seharusnya memecah belah masyarakat.
"Pilkada adalah momentum penting dalam demokrasi,
dimana setiap warga memiliki hak untuk memilih pemimpin terbaik. Namun,
perbedaan pilihan jangan sampai merusak kerukunan yang sudah terjalin di antara
kita," lanjutnya.
Lebih lanjut, Made mengajak para pemimpin dan tokoh
masyarakat untuk menjadi teladan dalam menjaga kerukunan di lingkungan
masing-masing. Menurutnya, peran aktif para tokoh sangat diperlukan untuk
meredam potensi konflik yang mungkin timbul akibat persaingan politik.
"Para tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat
memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga suasana yang kondusif. Mereka bisa
menjadi penengah dan pengarah bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan
pandangan politik," tambahnya.
Made juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah,
aparat keamanan, dan masyarakat dalam mengawal proses Pilkada agar berjalan
lancar dan aman. Dia menegaskan bahwa semua pihak harus bersinergi untuk
mencegah segala bentuk provokasi atau tindakan yang dapat memicu konflik.
Selain itu, Made juga mendorong agar sosialisasi dan edukasi
terkait Pilkada terus ditingkatkan, terutama di kalangan pemilih pemula dan
masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurutnya, pemahaman yang baik
tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada akan
membantu mencegah misinformasi dan manipulasi yang bisa merugikan masyarakat.
"Saya meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk terus
melakukan sosialisasi secara masif, sehingga masyarakat memahami hak dan
kewajiban mereka dalam Pilkada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat
meminimalisir potensi konflik dan menjaga proses demokrasi berjalan sesuai
dengan aturan yang berlaku," katanya.