Banyuwangi - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono mendorong Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) setempat untuk berinovasi.

Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi itu mengusulkan gagasan agar PUDAM mengembangkan produk air minum dalam kemasan.

Baca Juga : Anggota DPRD Baru Akan Lanjutkan Pembahasan Raperda yang Tertunda

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan pilihan air minum berkualitas kepada masyarakat. Menurutnya, inovasi ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

"PUDAM memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk air minum kemasan. Selain meningkatkan pendapatan, hal ini juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal," ujar Ruli.

Ruli menyebut, Banyuwangi kaya akan sumber daya air. Peluang inilah yang diharapkan bisa dibidik PUDAM untuk meningkatkan daya saing Banyuwangi di berbagai sektor.

Terlebih, kata dia, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur. Banyuwangi memiliki Perda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disahkan pada 2023 lalu.

“Produk air minum kemasan dari PUDAM bisa menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kami optimis, selain bisa dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga nasional,” ungkapnya.

Menurut Ruli, dari segi pangsa pasar air minum kemasan yang nantinya dengan brand atau merek Banyuwangi bisa dijual baik pada kegiatan pemerintah seperti rapat, masyarakat, juga bisa menjangkau kawasan wisata.

“Kita juga perkenalkan kepada turis-turis asing yang datang ke Banyuwangi, dan tamu luar daerah bahwa kekayaan alam kita sangat melimpah. Salah satunya di sektor sumber daya air,” ungkapnya.

Ruli juga mendorong Pemkab Banyuwangi agar membuat naungan hukum BUMD multi usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), agar membuka peluang bagi pihak ketiga yang tertarik untuk bekerjasama. Ia menyebut, menghadapi perdagangan bebas Pemkab diminta sudah harus mempersiapkan segalanya. Aset yang berpotensi untuk dijadikan pengembangan usaha bisa dimaksimalkan.

Seperti potensi usaha yang bergerak di sektor pelabuhan. Ruli menyebut, Banyuwangi ternyata memiliki kawasan pelabuhan sendiri yang saat ini disewakan sekitar Rp 800 juta per tahun.

“Kami berharap potensi ini bisa dikelola mandiri lewat BUMD. Asumsinya, pendapatan yang diterima jauh lebih besar. Bisa-bisa sampai miliaran rupiah. Jadi bisa menunjang PAD kita untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” kata Ruli.

Lewat BUMD multi sektor, Ruli juga menyarankan Pemkab agar mengembangkan bisnis stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) atau pom bensin di setiap kecamatan.

Pasang pasar yang disasar, tambahnya, sudah ada. Selain masyarakat, bupati tinggal mengeluarkan kebijakan agar kendaraan dinas mulai tingkat desa hingga kabupaten harus mengisi BBM di SPBU milik daerah.

“Saya pikir jika harapan ini terwujud, betapa dahsyatnya PAD yang kita serap. Sehingga tujuannya, Banyuwangi bisa mandiri secara ekonomi,” tandas Ruli. (*)