Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi kembali menorehkan catatan positif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Opini WTP tersebut sukses diraih Pemkab selama 12 tahun berturut-turut. 

Hasil audit LKPD tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada kemarin Kamis (2/5/2024). Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.

Baca Juga : Operasi Canggih di RSUD Blambangan Selamatkan Bayi dengan Meningoencephalocele

Saat menerima penghargaan WTP dari BPK, Bupati Ipuk didampingi Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara yang sekaligus menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi ini.

Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. Dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.

"Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa)," ujarnya.

Terpisah, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 12 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Ipuk, Jumat (3/5/2025).

Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.

Capaian 12 kali beruntun meraih opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

Sekadar diketahui, opini WTP berhasil diraih Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012 lalu. Setelah itu, opini serupa berhasil direngkuh secara berturut-turut hingga LHP tahun 2023 yang diserahkan di tahun ini. (*)