BANYUWANGI - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi mulai mematangkan persiapan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sebanyak 25 judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah masuk dalam daftar inventarisasi awal untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan dan seleksi.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, mengatakan inventarisasi dilakukan lebih awal agar setiap pengusul, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan formal pengajuan Raperda.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memastikan setiap usulan regulasi telah dilengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan sebelum memasuki tahapan pembahasan.

Baca Juga : Kerja Sosial Tergantung Alamat Pengadilan: Antara Janji KUHP Nasional dan Lapas yang Tetap Sesak

“Kami mengawali lebih awal supaya ada ruang dan waktu bagi pengusul, baik eksekutif maupun inisiatif dewan, untuk menyampaikan syarat formal kelengkapan pengajuan Raperda sebelum dibahas lebih lanjut,” ujar Masrohan usai memimpin rapat kerja di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (26/10/2026).

Dia menjelaskan, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi meliputi Naskah Akademik (NA), draf Raperda, serta proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Sempu tersebut, tahapan harmonisasi menjadi bagian penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Tujuannya, memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dari 25 judul Raperda yang telah terinventarisasi, usulan tersebut berasal dari pihak eksekutif, inisiatif DPRD, serta sejumlah rancangan yang belum sempat dibahas dalam Propemperda Tahun 2026.

Salah satu usulan yang masuk melalui jalur inisiatif legislatif berasal dari Fraksi Demokrat, yakni Raperda tentang Keolahragaan.

Masrohan menegaskan, seluruh usulan tersebut belum otomatis ditetapkan sebagai agenda pembahasan tahun 2027. Bapemperda masih akan melakukan koordinasi dan penyelarasan bersama pihak eksekutif untuk menentukan skala prioritas pembentukan regulasi daerah.

Proses rasionalisasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kebutuhan riil masyarakat, serta kemampuan DPRD dalam melakukan pembahasan.

“Akan ada proses rasionalisasi dalam penyusunan Propemperda Tahun 2027. Ini bertujuan menyeleksi dan menyelaraskan usulan regulasi agar betul-betul sesuai dengan tingkat urgensi, kebutuhan nyata daerah, serta kemampuan daya bahas dewan,” pungkasnya.