BANYUWANGI - Kabar baik bagi pemilik homestay dan rumah kos di Kabupaten Banyuwangi. Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Banyuwangi tengah membahas rencana penurunan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan untuk objek tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai homestay maupun rumah kos, dari sebelumnya 10 persen menjadi 5 persen.

Usulan pemangkasan hingga 50 persen tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ketua Pansus III DPRD Banyuwangi, Ricco Antar Budaya, mengatakan perubahan regulasi tersebut merupakan usulan eksekutif yang bertujuan menyesuaikan sejumlah ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Dukung Normalisasi Sungai Gonggo, Minta Hak Warga Tetap Dilindun

Menurutnya, semangat utama perubahan Perda PDRD adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, penyesuaian regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

“Raperda perubahan kedua Perda PDRD ini merupakan usulan dari pihak eksekutif. Ada beberapa tarif pajak maupun retribusi daerah yang memang perlu disesuaikan,” ujar Ricco, Jumat (30/10/2026).

Politisi Fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi itu menjelaskan, selain penurunan tarif pajak homestay dan rumah kos, Pansus III juga membahas penghapusan Pasal 14 Ayat (9) mengenai penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ketentuan yang membatasi pemberian NPOPTKP hanya satu kali dalam setahun untuk perolehan hak pertama tersebut diusulkan dihapus. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan Perda dengan regulasi perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembahasan perubahan Perda PDRD juga mencakup penambahan tarif baru untuk pelayanan medis kemoterapi di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah serta penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah.

Tidak hanya itu, Pansus III turut mengkaji besaran retribusi pasar melalui rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Pembahasan mencakup tarif bagi pedagang yang beraktivitas di dalam maupun di luar area pasar.

“Dalam rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, kami juga mengkaji secara mendalam tarif retribusi pasar, baik untuk pedagang yang beraktivitas di dalam maupun di luar pasar,” imbuhnya.

Ricco menegaskan, seluruh penyesuaian tarif akan dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan hasil kajian dan kondisi riil masyarakat. Pansus tidak ingin kebijakan peningkatan PAD justru menambah tekanan ekonomi bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

“Kami berupaya agar perubahan kedua Perda PDRD ini benar-benar bermanfaat untuk optimalisasi pendapatan daerah sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Untuk memperdalam sejumlah materi yang membutuhkan kajian teknis, Pansus III juga akan menggelar rapat khusus dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya RSUD, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pembahasan tersebut terutama diarahkan pada penyesuaian tarif layanan kemoterapi dan pemanfaatan aset milik daerah agar kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar perhitungan yang rasional serta dapat diterapkan secara optimal.

“Ke depan, khusus untuk pembahasan tarif layanan kemoterapi, kita akan undang khusus OPD pengusul agar penyesuaiannya bisa lebih rasional dan optimal,” pungkas Ricco.