Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) terus berupaya menghadirkan inovasi yang mempermudah akses layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Salah satu inovasi tersebut adalah Program Layanan Jemput Bola untuk Warga Desa (Laju Desa), yang disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menjelaskan bahwa program Laju Desa ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada warga desa terutama mengakses berbagai layanan pendidikan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas atau instansi terkait. “Dengan program ini, masyarakat bisa mengakses layanan pendidikan langsung di desa mereka. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi cepat dan tepat,” kata Suratno.

Baca Juga : Dispendik Banyuwangi Lomba Keterampilan Baris-Berbaris untuk Bentuk Karakter Siswa

Program Laju Desa ini mencakup berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait sistem pendidikan, termasuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Sim PKB), Verifikasi dan Validasi (Verval) pendidikan, layanan kepegawaian, perizinan pendidikan, serta berbagai layanan administrasi lainnya. Semua ini dapat diakses langsung di tempat-tempat yang telah dijadwalkan di berbagai desa.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah warga yang datang untuk memanfaatkan layanan ini. Banyak warga yang merasa terbantu dengan program Laju Desa, karena mereka tidak lagi perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk mengurus keperluan administrasi pendidikan di pusat kota. Program ini juga dinilai sangat relevan, mengingat masih banyaknya warga di desa yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan pendidikan.

Salah satu warga yang turut memanfaatkan program Laju Desa, Siti, mengaku sangat terbantu dengan layanan ini. “Biasanya saya harus ke kota untuk mengurus administrasi pendidikan anak saya. Dengan adanya layanan ini di desa, semua jadi lebih mudah dan cepat,” ujarnya.

Selain itu, program ini juga membantu para pendidik dan tenaga administrasi di wilayah pedesaan yang membutuhkan bantuan dalam pengelolaan data pendidikan atau layanan kepegawaian. 

Guru-guru dan kepala sekolah dapat langsung berkonsultasi dan mendapatkan panduan teknis mengenai Dapodik, Sim PKB, atau layanan lain yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen pendidikan di sekolah mereka.

Suratno berharap, dengan adanya program ini, semua elemen masyarakat, mulai dari siswa, orang tua, hingga pendidik, dapat merasakan manfaat yang lebih luas dari berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa layanan pendidikan di Banyuwangi dapat diakses oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dengan begitu, tidak ada lagi hambatan dalam hal akses informasi dan pelayanan pendidikan,” pungkasnya. (*)