Dinamikaindonesia.co.id, Banyuwangi | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 10 kali berturut-turut sejak tahun 2012 sampai tahun 2021, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat menghadiri rapat paripurna dalam agenda nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Banyuwangi tahun anggaran 2021, Kamis (2/6/2022) di gedung paripurna dewan setempat.

Baca Juga : Wabah Mulai Merambah ke Banyuwangi, Wakil Ketua DPRD Minta Ditangani Secara Serius

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, eksekutif dan legislatif yang terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih," ucap Ipuk.

Ipuk juga membeberkan laporan pertanggungjawaban APBD 2021. Pendapatan daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 3 triliun 181 miliar 210 juta 231 ribu 920 rupiah 83 sen, dari target anggaran Rp 3 triliun 14 miliar 536 juta 797 ribu 351 rupiah 26 sen.

"Sedangkan belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 3 triliun 93 miliar 593 juta 254 ribu 516 rupiah 97 sen, dari anggaran sebesar Rp 3 triliun 314 miliar 730 juta 486 ribu 501 rupiah 15 sen, atau terealisasi 93,33 persen," papar Ipuk.

Ipuk menambahkan, sedangkan dari pos pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 310 miliar 594 juta 127 ribu 944 rupiah 30 sen dari anggaran sebesar Rp 310 miliar 593 juta 689 ribu 149 rupiah 89 sen.

"Sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp 10 miliar 400 juta rupiah dari anggaran sebesar Rp 10 miliar 400 juta rupiah," jelas Ipuk.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono saat memimpin rapat paripurna mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemda yang telah 10 kali berturut-turut meraih WTP dari BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD.

"Rapat paripurna akan dilanjut pada besok, dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi atas diajukannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Banyuwangi Tahun Anggaran 2021," pungkas Politisi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi ini.