Dinamikaindonesia.co.id- Pada prinsipnya sebagai pimpinan dewan mendukung apa yang sudah menjadi ketetapan eksekutif untuk mengadakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 25 Oktober 2023 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono, setelah pelaksanaan acara Pendidikan Politik DPD Partai Golkar kabupaten Banyuwangi dengan Tema Persiapan dan Strategi Pemenangan Pemilu 2024 di Sasono Waringin Agung DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga : Dukung Pilkades Serentak, Fraksi Gerindra PKS DPRD Banyuwangi: Asalkan Dijamin 'Bersih'

“Karena itu sudah keputusan dan yang terpenting adalah faktor utama keamanan lebih ditingkatkan lagi. Karena pemilihan Kades selain wilayahnya sempit potensi terjadi permusuhan antara pendukung calon satu dengan yang lain, antar keluarga dan antar saudara biasanya apabila terjadi perbedaan yang masyarakat kurang dewasa akhirnya terjadi permusuhan. Ini tidak boleh terjadi pilihan boleh beda tetapi jangan sampai mengorbankan persatuan dan kesatuan,” jelas Ruli.

Selanjutnya Ketua DPD Partai Golkar itu menuturkan dalam pelaksanaan pilkades serentak yang ditingkatkan adalah keamananya. Untuk itu legislatif mendesak eksekutif untuk menganggarkan biaya keamanan lebih besar lagi.

Sehingga bisa melibatkan aparat kepolisian secara maksimal dan TNI AD yang ada di Koramil diperbantukan dan semua pihak yang mempunyai andil dalam  menjaga pelaksanaan Pilkades  agar berjalan dengan aman lancar dan sukses. “Potensi paling berbahaya terjadinya permusuhan adalah pelaksanaan Pilkades di desa,” ujar Ruli.

Terkait dengan adanya kemungkinan pemodal kuat yang ikut bermain dalam Pilkades serentak di Banyuwangi, menurut dia yang nama pemilihan langsung tentunya harus memiliki modal yang cukup.

”Tetapi bagaimanapun juga uang itu bukan segala-galanya, tapi segalanya juga butuh uang. Maksudnya belum tentu yang duitnya banyak jadi tetapi bagaimana sistem dan strategi pemenangan yang dipakai untuk menang dalam sebuah pemilihan,” pungkas Ruliyono.

Sebelumnya diberitakan sebagian fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi berbeda sikap terkait pelaksanaan Pilkades serentak yang berpotensi berdampak negatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi H Basir Qodim mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan Pilkades serentak karena potensi dampak negatif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Sementara Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Banyuwangi mengungkapkan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak 51 desa di Banyuwangi sudah terjadwal. Pihaknya meminta pemerintah daerah wajib memberikan arahan kepada panitia penyelenggara agar mampu melaksanakan Pilkades sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.