BANYUWANGI - Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Banyuwangi menyelesaikan Rapat Kerja finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Khusus DPRD.

Rapat yang berlangsung intensif ini dipimpin langsung oleh Ketua BANGGAR, I Made Cahyana Negara, didampingi Wakil Ketua Siti Mafrochatin Nimah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat finalisasi, para pimpinan dan anggota BANGGAR melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh program dan alokasi anggaran yang telah dibahas selama beberapa bulan terakhir. Fokus utama pembahasan adalah memastikan setiap pos anggaran telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Baca Juga : Komisi IV DPRD Banyuwangi Bahas Sinergi Lintas OPD untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

“Finalisasi ini penting agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Siti Mafrochatin Nimah usai rapat. Ia menekankan, proses pembahasan yang cermat menjadi jaminan bahwa program pembangunan daerah dapat berjalan lancar sesuai target.

Sementara itu, Ketua BANGGAR, I Made Cahyana Negara, menegaskan bahwa finalisasi Raperda APBD 2026 merupakan hasil kolaborasi intens antara legislatif dan eksekutif. “Kami memastikan seluruh sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat, mendapatkan alokasi yang proporsional dan realistis,” ujarnya.

Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, menambahkan bahwa TAPD telah menyiapkan data dan dokumen pendukung yang lengkap, sehingga pembahasan berjalan efektif. “Semua masukan dan koreksi dari BANGGAR telah diperhatikan, dan Raperda ini siap dibawa ke Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” jelasnya.

Dengan selesainya proses finalisasi, APBD 2026 dipastikan menjadi pedoman utama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Pimpinan DPRD berharap alokasi anggaran yang telah disepakati mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Rangkaian pembahasan Raperda APBD 2026 yang intensif ini menunjukkan komitmen legislatif dan eksekutif untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak demi pembangunan yang berkelanjutan.