Komisi IV DPRD Banyuwangi Bahas Sinergi Lintas OPD untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

$rows[judul]

BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat DPRD. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Bapak Patemo, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Ibu Ratih Nur Hayati.

Hadir dalam forum ini perwakilan dari Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman, Dinas PU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Patemo menjelaskan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan setiap OPD dapat bekerja secara sinergis, efektif, dan akuntabel. Fokus utama pembahasan adalah pemantauan kinerja, evaluasi program kerja, serta identifikasi hambatan yang dapat mengganggu pelayanan publik.


Baca Juga : Komisi II DPRD Banyuwangi Fasilitasi Aspirasi Warga Lewat RDPU Transparan

“Kami ingin memastikan setiap program OPD berjalan sesuai target, terutama yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Sinergi antar OPD menjadi kunci agar pelayanan publik lebih optimal,” ujar Patemo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ratih Nur Hayati menambahkan, rapat ini juga menjadi wadah koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam implementasi program, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pendidikan. “Setiap OPD memiliki peran strategis. Melalui rapat kerja, kami dapat memetakan prioritas dan mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul,” jelasnya.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam rapat antara lain pengelolaan jaringan irigasi oleh Dinas PU Pengairan, penataan ruang dan permukiman oleh Dinas PU Cipta Karya, penguatan sistem pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, serta pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Perhubungan juga menyampaikan laporan terkait penataan arus lalu lintas dan transportasi publik.

Dalam kesempatan tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan agar setiap proyek pemerintah berjalan transparan dan sesuai peraturan.

Patemo menegaskan, hasil rapat kerja ini akan dijadikan bahan rekomendasi untuk perbaikan program OPD di tahun anggaran berikutnya. DPRD berharap koordinasi dan evaluasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi pembangunan, dan memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran.

“Rapat kerja seperti ini adalah langkah konkret DPRD untuk memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat secara maksimal dan akuntabel,” pungkas Patemo. (*)