Banyuwangi – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjungwangi, menyusul keluhan masyarakat terkait kemacetan panjang akibat antrean kapal yang kerap menghambat arus lalu lintas di Jalan Nasional Banyuwangi-Situbondo.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Patemo, dan turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, serta jajaran manajemen Pelindo III Cabang Tanjungwangi. Patemo menegaskan bahwa kelancaran arus lalu lintas kapal di Selat Bali dan operasional pelabuhan merupakan urat nadi logistik nasional yang harus dikelola secara serius dan efisien.

Dalam penjelasannya, General Manager Pelindo III Tanjungwangi, Eko Budi, menyampaikan bahwa lapangan parkir pelabuhan memiliki kapasitas menampung hingga 2,5 kapal untuk rute Tanjungwangi-Gilimanuk-Lombok. 

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Tetapkan 17 Raperda Prioritas untuk Tahun 2026

Namun, antrean kendaraan yang terjadi di luar area pelabuhan kerap disebabkan oleh masalah pada sistem tiket dan praktik pemberlakuan kitir (nomor antrean) yang diduga dilakukan oknum pengurus dan Asosiasi Logistik dan Pengangkutan (ALP).

“Secara prosedur, kendaraan yang telah membeli tiket seharusnya dapat langsung masuk ke area parkir pelabuhan tanpa antre di luar,” jelas Eko Budi.

Menanggapi hal tersebut, Patemo menekankan perlunya langkah segera untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta agar digelar hearing yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Pelindo, Dinas Perhubungan, kepolisian, asosiasi, dan operator truk. Tujuannya adalah mengurai akar permasalahan terkait tiket, parkir, dan antrean, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lancar dan tidak merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

“Ini menyangkut pelayanan publik dan efisiensi logistik. Tidak boleh ada praktik yang menyimpang dan merugikan pihak manapun,” tegas Patemo.

Sidak ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola Pelabuhan Tanjungwangi. Dengan sistem antrean dan parkir yang lebih transparan serta prosedur yang tertata, diharapkan distribusi barang semakin cepat dan kemacetan di pintu gerbang Pulau Jawa dapat diminimalisir.

Selain itu, Patemo mendorong agar evaluasi sistem dilakukan secara berkala dan diikuti inovasi digitalisasi manajemen tiket untuk meminimalisir praktik antre ilegal, sehingga Pelabuhan Tanjungwangi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional secara optimal. (*)