Banyuwangi – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menegaskan pentingnya pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk madrasah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. 

Hal ini disampaikannya sebagai upaya menindaklanjuti janji pemerintah daerah yang belum terealisasi sejak periode kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga Bupati Ipuk Fiestiandani.

“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban mengingatkan Bupati agar segera mewujudkan janji program Bosda untuk Madrasah se-Kabupaten Banyuwangi,” ujar Ni’mah.

Baca Juga : Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi Godok Revisi Kode Etik dan Tata Cara Beracara

Program Bosda Madrasah sebelumnya menjadi komitmen pemerintah daerah saat audensi daring dengan Aliansi Guru Madrasah pada Oktober 2025. Dalam forum tersebut, Bupati Ipuk Fiestiandani memberikan arahan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar penganggaran Bosda masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan anggaran 2026. Audensi itu turut dihadiri Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, serta Ketua Komisi IV DPRD.

Ni’mah menekankan, meskipun besaran dana yang diusulkan tidak sepenuhnya sesuai dengan permintaan guru madrasah, pengalokasian Bosda harus segera direalisasikan agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan mendukung pencapaian Standar Pendidikan Nasional.

“Dengan dimasukkannya Bosda Madrasah dalam APBD 2026, guru-guru madrasah tidak perlu melakukan aksi protes, sehingga iklim investasi dan perekonomian Banyuwangi tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Menurut Ni’mah, Bosda Madrasah yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi akan menjadi salah satu pendorong peningkatan aksesibilitas pendidikan dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Program ini juga diharapkan dapat mendukung implementasi wajib belajar yang efektif di seluruh wilayah kabupaten.

Lebih lanjut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengingatkan pentingnya kesinambungan program, bukan sekadar janji. Menurutnya, realisasi Bosda Madrasah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis keagamaan sekaligus memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat.

Dengan langkah ini, DPRD Banyuwangi berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif semakin solid, sehingga seluruh program pendidikan, termasuk Bosda untuk madrasah, dapat terealisasi tepat waktu dan berdampak positif bagi siswa maupun guru di seluruh kabupaten. (*)