Bapemperda DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Tim BRIN Kolaborasi Susun Model Pengelolaan Dana Abadi D

$rows[judul]

BANYUWANGI – Upaya memperkuat landasan akademik dalam penyusunan kebijakan Dana Abadi Daerah (DAD) terus dilakukan DPRD Banyuwangi. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi menerima kunjungan kerja Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna membahas model pengelolaan Dana Abadi Daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan penelitian bertajuk Model Pengelolaan Dana Abadi Daerah Berbasis Karakteristik Wilayah. Melalui kajian tersebut, BRIN bersama DPRD Banyuwangi berupaya menyusun konsep pengelolaan dana abadi yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, mengatakan kolaborasi dengan BRIN merupakan langkah strategis untuk memperkuat proses penyusunan kebijakan daerah berbasis riset. Menurutnya, setiap regulasi yang disusun harus memiliki dasar ilmiah yang kuat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.


Baca Juga : Komisi II DPRD Banyuwangi Dorong Petik Laut Muncar Terus Dikembangkan sebagai Wisata Budaya

Ia menjelaskan, penelitian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Abadi Daerah yang saat ini tengah dipersiapkan.

"Kolaborasi dengan BRIN menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang akan disusun memiliki landasan akademik yang kuat, berbasis data, serta disesuaikan dengan karakteristik Banyuwangi," ujar Masrohan.

Menurutnya, keberadaan Dana Abadi Daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Masrohan menambahkan, hasil penelitian BRIN nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam proses pembahasan regulasi bersama pemerintah daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif, terukur, dan akuntabel.

Selain memperkuat aspek akademik, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Dengan pendekatan berbasis data dan hasil riset, setiap keputusan yang diambil diharapkan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)