DPRD Banyuwangi Rampungkan Laporan Reses III 2026, Aspirasi Warga Disiapkan untuk Pembangunan Daerah

$rows[judul]

BANYUWANGI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi merampungkan penyampaian laporan hasil reses III Tahun 2026.

Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Laporan hasil penjaringan aspirasi itu disampaikan melalui rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi, Jumat (30/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, dan diikuti anggota dewan dari seluruh fraksi.


Baca Juga : DPRD Banyuwangi: Pajak Homestay dan Rumah Kos di Banyuwangi Diusulkan Turun Jadi 5 Persen

Michael mengatakan, reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD. Melalui kegiatan tersebut, anggota dewan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan, menghimpun, sekaligus mencatat berbagai persoalan dan kebutuhan warga di wilayah pemilihannya.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup sejumlah sektor strategis. Mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga optimalisasi pelayanan publik.

"Seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses menjadi catatan penting bagi DPRD untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah," ujar Michael seusai memimpin rapat paripurna.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi tersebut menjelaskan, laporan hasil reses yang telah disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya akan diserahkan pimpinan DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh usulan masyarakat akan dihimpun dalam dokumen resmi dan dimasukkan ke dalam sistem elektronik Pokok-Pokok Pikiran DPRD (e-Pokir). Selanjutnya, aspirasi tersebut dikelompokkan berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.

Michael mengapresiasi pemerintah daerah yang selama ini dinilai telah memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD untuk masuk dalam perencanaan pembangunan.

"Kami bersyukur, selama ini aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses anggota DPRD Banyuwangi dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Hasil reses III ini kami siapkan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2028," jelasnya.

Meski demikian, Michael menegaskan, tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Setiap aspirasi tetap harus melalui mekanisme perencanaan, verifikasi, dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan tersebut mencakup verifikasi teknis oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Melalui mekanisme tersebut, DPRD berharap aspirasi yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah serta arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi. (*)