BANYUWANGI - Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi merampungkan penyampaian
laporan hasil reses III Tahun 2026.
Berbagai aspirasi
masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan
(dapil) tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program
pembangunan daerah.
Laporan hasil
penjaringan aspirasi itu disampaikan melalui rapat paripurna internal DPRD
Banyuwangi, Jumat (30/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi,
Michael Edy Hariyanto, SH, MH, dan diikuti anggota dewan dari seluruh fraksi.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi: Pajak Homestay dan Rumah Kos di Banyuwangi Diusulkan Turun Jadi 5 Persen
Michael mengatakan,
reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD. Melalui
kegiatan tersebut, anggota dewan turun langsung ke tengah masyarakat untuk
mendengarkan, menghimpun, sekaligus mencatat berbagai persoalan dan kebutuhan
warga di wilayah pemilihannya.
Aspirasi yang
disampaikan masyarakat mencakup sejumlah sektor strategis. Mulai dari
pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan,
fasilitas pelayanan kesehatan, hingga optimalisasi pelayanan publik.
"Seluruh aspirasi
masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses menjadi catatan penting bagi
DPRD untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah," ujar
Michael seusai memimpin rapat paripurna.
Ketua DPC Partai
Demokrat Banyuwangi tersebut menjelaskan, laporan hasil reses yang telah
disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya akan diserahkan pimpinan DPRD
kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan
pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Seluruh usulan
masyarakat akan dihimpun dalam dokumen resmi dan dimasukkan ke dalam sistem
elektronik Pokok-Pokok Pikiran DPRD (e-Pokir). Selanjutnya, aspirasi tersebut
dikelompokkan berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, kebutuhan
masyarakat, serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang
tertuang dalam RPJMD dan RKPD.
Michael mengapresiasi
pemerintah daerah yang selama ini dinilai telah memberikan ruang bagi aspirasi
masyarakat hasil reses anggota DPRD untuk masuk dalam perencanaan pembangunan.
"Kami bersyukur,
selama ini aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses anggota DPRD
Banyuwangi dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Hasil reses
III ini kami siapkan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun 2028,"
jelasnya.
Meski demikian,
Michael menegaskan, tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung
direalisasikan. Setiap aspirasi tetap harus melalui mekanisme perencanaan,
verifikasi, dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahapan tersebut
mencakup verifikasi teknis oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pembahasan
bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Melalui mekanisme
tersebut, DPRD berharap aspirasi yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat
dapat diprioritaskan dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah serta
arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi. (*)
