BANYUWANGI - Penguatan sektor olahraga di Kabupaten Banyuwangi membutuhkan landasan regulasi yang komprehensif. Menjawab kebutuhan tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Usulan tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pembinaan olahraga yang lebih terarah, meningkatkan kualitas atlet, memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga, hingga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pelaku olahraga.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengatakan, keberadaan regulasi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan keolahragaan di daerah memiliki kepastian hukum serta sistem pengelolaan yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Rampungkan Laporan Reses III 2026, Aspirasi Warga Disiapkan untuk Pembangunan Daerah

Menurutnya, pembinaan olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Pemerataan kesempatan berolahraga bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian, termasuk penyediaan fasilitas dan dukungan terhadap sumber daya manusia di bidang keolahragaan.

"Keberadaan Raperda ini nantinya bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur sistem manajemen penyelenggaraan keolahragaan di Banyuwangi. Harapannya, dunia olahraga kita berkembang pesat dan mampu melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah, bangsa, dan negara," ujar Emy, Sabtu (31/10/2026).

Dia menjelaskan, secara yuridis pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan keolahragaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024.

Selain memberikan kepastian hukum, Raperda tersebut diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan olahraga di tingkat kabupaten dengan program pemerintah provinsi maupun nasional.

Sejumlah aspek teknis juga akan menjadi materi pengaturan. Di antaranya kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan, mulai atlet, pelatih, instruktur, juri hingga wasit. Termasuk pula pengaturan sarana dan prasarana, sertifikasi, akreditasi, serta sistem pendanaan olahraga.

Emy menegaskan, penyelenggaraan keolahragaan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pembagian peran, tugas, dan kewenangan pemerintah daerah perlu diatur secara jelas agar pelaksanaan kebijakan olahraga berjalan terintegrasi.

"Arah dan jangkauan pengaturan Raperda ini terkait peran, tugas, dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kebijakan keolahragaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.

Lebih lanjut, materi Raperda tersebut akan mencakup sejumlah aspek penting. Mulai dari pengembangan olahraga pendidikan dan pembinaan usia dini, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, hingga perlindungan dan peningkatan kesejahteraan insan olahraga.

Perhatian juga diarahkan pada penyelenggaraan olahraga inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, standardisasi dan transparansi dalam tata kelola keolahragaan menjadi bagian penting yang ingin diperkuat melalui regulasi tersebut.

“Kita berharap usulan Fraksi Partai Demokrat itu mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan Propemperda 2027,” pungkasnya. (*)