Dinamikaindonesia.co.id, Banyuwangi | Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap yang diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna dewan, Jumat (3/6/2022).

Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang dipimpin Ketua Wakil DPRD, M Ali Mahrus Didampingi Michael Edy Hariyanto dan Ruliono serta diikuti anggota dewan dari lintas fraksi.

Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Bupati Ipuk Beberkan Prestasi Banyuwangi dalam Mengelola LKPD

Turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi,H.Sugirah, Sekretaris Daerah, H. Mujiono beserta jajarannya, Kepala SKPD dan Camat.

Diawali dengan Pandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicaranya, Patemo menyampaikan bahwa penerimaan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah masih belum tergali maksimal, hanya tercapai 72,50% dari total target yang ada. 

“Perlu yang mendalam karena hampir setiap tahun pendapatan dari retribusi hampir tidak pernah optimal, masalah klasik yang selalu terulang dan evaluasi lagi,” ucap Patemo dihadapan rapat paripurna.

Selanjutnya Dinas Pendidikan, pada rekening Belanja hibah hanya terserap 21,02 %. Hal tersebut perlu diperjelas lagi SOP Belanja Hibah agar dapat terserap dengan maksimal, karena dalam beberapa hal pengurusan hibah di Dinas Pendidikan terkesan tidak ada SOP sehingga pengurusannya menjadi lambat dan akhirnya dana tidak bisa di cairkan.

SILPA Besaran mencapai Rp387,8 miliar, fraksi PDI-Perjuangan meminta agar perhatian perhatian eksekutif, karena dengan semakin banyak SILPA yang ada maka bisa memperlambat laju pembangunan di Banyuwangi. 

“Agar SILPA ini setiap tahun tidak boleh lebih besar dan dapat diprediksi,” tegas Patemo.

Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan, H.Khusnan Abadi menyampaikan pandangan bahwa, opini WTP selama sepuluh tahun ini masih berdampak maksimal pada kesejahteraan masyarakat Banyuwangi secara menyeluruh.

“Fraksi PKB belum melihat adanya korelasi antara perolehan opini WTP dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ucap Khusnan Abadi. 

Kemudian dilanjutkan fraksi yang lainnya. Pada intinya tujuh fraksi memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempertahankan pendapat Wajar Tanpa penilaian (WTP) dari BPK RI untuk sepuluh kali atas laporan keuangan daerah (LKPD). 

Namun masih ada beberapa catatan dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya (PU).