BANYUWANGI – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyatakan rasa bangganya atas pencapaian SMK Negeri 1 Kalipuro yang resmi mendapatkan status approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

Patemo mengemukakan bahwa keberhasilan tersebut menempatkan SMKN 1 Kalipuro sebagai satu-satunya sekolah pelayaran kapal niaga di Jawa Timur sekaligus menjadi ikon baru Banyuwangi di bidang pendidikan maritim.

"Ini suatu kebanggaan bagi kita. SMK Negeri 1 Kalipuro kini menjadi satu-satunya sekolah pelayaran kapal niaga di Jawa Timur dan menjadi ikon Banyuwangi yang telah mendapatkan pengakuan atau approval dari Kementerian Perhubungan RI," ujar Patemo saat dikonfirmasi.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Apresiasi Sertifikat Approval SMKN 1 Kalipuro Ini Kebanggaan Daerah

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo itu menambahkan, dengan status approval tersebut, SMKN 1 Kalipuro kini telah menjelma menjadi institusi pendidikan yang berperan strategis dalam melahirkan pelaut-pelaut profesional.

Sekolah ini, lanjutnya, memiliki misi besar untuk menjawab kebutuhan industri pelayaran, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"SMK Negeri 1 Kalipuro ini akan memainkan peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) dan kebangkitan sektor kelautan di Banyuwangi," ungkapnya.

Patemo menjelaskan, konsekuensi positif dari pengakuan ini sangat signifikan bagi para siswa. Selain mendapatkan ijazah SMK, lulusan juga berhak mengikuti Ujian Keahlian Pelaut (UKP) dan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai jurusan masing-masing, yakni Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV dan Ahli Teknika Tingkat (ATT). Dengan sertifikasi tersebut, mereka siap bekerja sebagai perwira muda di kapal niaga.

"Harapan kami, ASDP sebagai leading sektor industri transportasi penyeberangan maupun sektor kelautan lainnya dapat mengambil lulusan SMK Negeri 1 Kalipuro sebagai tenaga kerja," ucapnya.

Lebih jauh, Patemo menekankan bahwa keberadaan sekolah pelayaran yang telah mendapatkan approval ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD dalam mengembangkan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan pasar.

Ke depan, Komisi IV berencana melakukan pendampingan untuk memastikan penyerapan lulusan oleh industri pelayaran dan ASDP. (*)