BANYUWANGI - Menjelang Tahun Ajaran 2026/2027, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi, Patemo, menyoroti sejumlah tantangan krusial yang kerap mewarnai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) setiap tahunnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo ini menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, untuk memastikan proses penerimaan murid baru di jenjang TK, SD, dan SMP berjalan adil, transparan, dan akuntabel.

Patemo mengungkapkan, salah satu persoalan klasik yang terus berulang adalah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anak ke sekolah negeri favorit, terutama yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal mereka.

Baca Juga : Waspada Hantavirus DPRD Banyuwangi Imbau Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Kondisi ini kerap memicu persaingan ketat dan menimbulkan kekecewaan di kalangan orang tua yang gagal mendaftarkan anaknya ke sekolah pilihan.

"Kami memahami keinginan orang tua memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Namun persoalan ini perlu ditangani secara sistematis melalui strategi komunikasi yang lebih terencana dan menyeluruh," ujar Patemo.

Dalam pandangannya, Dinas Pendidikan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai mekanisme SPMB secara signifikan. Sosialisasi tersebut mesti mencakup seluruh aspek teknis, mulai dari tahapan pendaftaran, jadwal pelaksanaan, hingga sistem seleksi yang digunakan, sehingga masyarakat benar-benar memahami proses yang berlaku dan tidak terjebak dalam kesalahpahaman.

"Sosialisasi harus jauh lebih masif. Masyarakat harus benar-benar memahami bagaimana alur, tahapan, serta mekanisme yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman," tegas Patemo.

Selain sosialisasi, Patemo juga menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan SPMB. Menurutnya, sistem yang transparan akan menjadi pondasi kokoh dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ia meyakini bahwa proses seleksi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung akan meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan legitimasi hasil penerimaan murid baru di mata masyarakat.

"Kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau prosesnya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik akan meningkat," tegasnya.

DPRD Banyuwangi berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Patemo juga mengingatkan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun jadwal dan mekanisme yang jelas jauh hari sebelum pendaftaran dibuka. (*)