Dinamikaindonesia.co.id, Banyuwangi | Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi sampaikan Pemandangan Umum (PU) atas diajukanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Selasa,23 Nopember 2021.

Rapat paripurna dipimpin Wakil ketua DPRD,M.Ali Mahrus dan dihadiri Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani,Wakil Bupati,H.Sugirah serta Sekretaris Daerah,H.Mujiono beserta jajaran.

Mendapatkan urutan pertama Pemandangan Umum fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya,Hadi Widodo menyampaikan, bahwa pihaknya mendukung dan mensupport upaya eksekutif merumuskan 9 prioritas daerah yang dibagi menjadi dua fokus Prioritas yaitu, Prioritas wajib serta Prioritas Pendukung.

Baca Juga : DPRD dan Pemkab Banyuwangi Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2022.

"Dalam program tersebut Fraksi PDI Perjuangan meminta ada beberapa hal yang perlu ditambahkan agar bisa juga menjadi prioritas tambahan," ucap Hadi Widodo dihadapan rapat paripurna.

Untuk inovasi layanan public harus ada akselerasi peningkatan capaian output  dan  outcome,  transparansi  dan  akuntabilitas,  serta perbaikan kualitas layanan, Fraksi PDI Perjuangan meminta ada perbaikan layanan layanan publik yang ramah difabel bisa segera di realisasikan tahun anggaran mendatang.

Komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Social Safety Net tetap dilanjutkan dan menjadi salah satu program yang harus terus dikuatkan demi membantu masyarakat rentan dibawah.

“Terkait rencana pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) kita minta kepada eksekutif agar dievaluasi dan ditangguhkan terlebih dahulu," ucap Hadi Widodo.

Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui juru bicaranya,H.Susiyanto menyampaikan,berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan sebesar 4,27 hingga 5,29 persen pada dasarnya FPKB memahami,bahwa, pemerintah daerah terus mencoba realistis dalam menentukan target pertumbuhan di tahun 2021. 

Meski demikian, FPKB  mengingatkan bahwa asumsi dimaksud harus diimbangi dengan upaya nyata dalam pemulihan ekonomi masyarakat. 

FPKB  juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan peranan sektor pertanian yang masih memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan di Banyuwangi. 

“Fraksi PKB  meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesesuaian anggaran disektor riil dengan harapan bisa melanjutkan kerja positifnya di tahun 2022," Ucap H.Susiyanto dihadapan rapat paripurna.

Proyeksi  PAD  tahun 2022 ini, tidak sejalan dengan amamat RPJMD Kabupaten Banyuwangi, yakni sebesar 10 – 15%. angka 483,7 milyar ini nilainya lebih kecil dibanding PAD tahun 2021 yakni Rp. 592 milyar. Seharusnya, angka proyeksi PAD tahun 2022 labih besar dari tahun sebelumnya. 

“Padahal, dalam kesepakatan KUA-PPAS, eksekutif dan legislatif telah menyepakati kenaikan PAD tahun 2022 di angka 534 milyar, itupun masih jauh dari amanat RPJMD. Sehingga FPKB perlu mempertanyakan hal tersebut," ungkap juru bicara FPKB.

Sebagaimana prioritas wajib dalam RAPBD 2022, bahwa agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas dibidang pendidikan.

 Pendidikan yang merata termasuk bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. disetiap tahunnya, porsi anggaran di bidang pendidikan relatif besar, dalam RAPBD 2022ini dialokasikan sebesar 1,1 trilyun .

 Besarnya anggaran dibidang pendidikan ini harus mampu dimanfaatkan oleh semua elemen masyarakat, baik pendidikan formal, pendidikan informal ataupun pendidikan nonformal.

"FPKB berharap kepada eksekutif untuk memaksimalkan seluruh potensi bidang pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan pesantren demi terwujudnya sdm unggul, berintegritas, dan berdaya saing," ucap H.Susiyanto.

Pemandangan Umum fraksi Demokrat melalui juru bicaranya,Emy Wahyuni Dwi Lestari menyampaikan, FPD  mengapresiasi tekad dan komitmen eksekutif di tahun 2022 mendatang, yang akan fokus pada upaya pemulihan ekonomi sembari mengendalikan pandemi covid-19, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan SDM yang unggul serta peningkatan pelayanan publik.

“Tekad dan komitmen eksekutif tersebut tidak selaras dengan proyeksi pertmbuhan ekonomi Banyuwangi yang masih pesimis dikisaran 4,27 hingga 5,29 persen,padahal Pemprov Jatim telah memasang target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 jauh lebih tinggi yakni 5,4 persen," ucap Emy Wahyuni.

Selain itu eksekutif juga berkomitmen dan bertekad untuk terus meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber sumber PAD dengan berbagai cara, agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat di tahun 2022.

Tetapi pada RAPBD tahun 2022, target PAD justru malah diturunkan, dari proyeksi di KUA-PPAS 2022 sebesar Rp. 534,2 milyar, menjadi Rp. 483,0 milyar, atau turun sekitar Rp. 51,2 milyar. 

“Kondisi tersebut menggambarkan betapa eksekutif tidak bersungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD sebagaimana tekad dan komitmennya," ucapnya.

 Selanjutnya pada RAPBD Tahun 2022, Pemerintah daerah menganggarkan penyertaan modal daerah ke PUDAM sebesar Rp. 9 milyar. Padahal di tahun 2021 ini sudah ada penyertaan modal ke PUDAM sebesar Rp. 10,4 milyar.

FPD  mewanti-wanti agar PUDAM tidak hanya mengandalkan modal dari pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang masih recovery. Pihak manajemen (jajaran direktur) PUDAM harus banyak membuat inovasi dan kreativitas, agar keuntungannya juga meningkat. 

“Percuma saja bila laba PUDAM ternyata jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana penyertaan modal yang digelontorkan oleh Pemerintah daerah," ungkapnya.

Terhadap alokasi anggaran SILPA tahun 2021 yang diproyeksikan hanya sebesar Rp. 25 milyar, menurut fraksi Demokrat kurang rasional. sebab selama 5 tahun terakhir, nilai SILPA tidak pernah dibawah Rp. 100 milyar. Apalagi penyerapan anggaran tahun 2021 hingga mendekati bulan Desember ini juga belum optimal, sehingga kami memprediksi SILPA tidak sekecil proyeksi yang direncanakan eksekutif.

Sebagai penutup PU-nya, fraksi Demokrat ingin agar eksekutif melakukan rasionalisasi proyeksi PAD pada level yang memadai serta merencanakan kebijakan fiskal yang ekspansif pada tahun 2022. 

Hal tersebut penting dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19. selain itu, konsolidasi dan reformasi fiskal daerah juga perlu dilakukan secara komprehensif, terukur dan bermutu.

Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura melali juru bicaranya, Marifatul Kamila menyampaikan, setelah mencermati Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022.

Dari sisi  Pendapatan Fraksi Golkar-Hanura , mendukung terciptanya kegiatan program yang kreatif inovatif, dalam menciptakan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Fraksi Golkar-Hanura juga perlu memberikan dukungan terus menerus kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk melakukan optimalisasi formulasi tata kelola pada setiap potensi PAD yang ada.

"Fraksi kami mendukung setiap kegiatan yang mengarah pada pencapaian target pendapatan  secara maksimal, untuk itu diperlukan perhatian khusus dan sinergisitas eksekutif dan legislatif dalam rangka menunjang dan mendukung program pembangunan secara bersama-sama, bahu membahu, dalam semangat gotong royong dalam mewujudkan cita-cita besar kita bersama," ucap Marifatul Kamila dihadapan rapat paripurna.

Fraksi Golkar-HANURA juga memberikan penguatan terhadap kebijakan Umum Belanja Daerah pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dan diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain, 

Untuk mempertahankan dan menguatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan efisiensi, pemberdayaan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya,M.Padil menyampaikan, Pendapatan Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. 

Dan eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

“Fraksi NasDem kurang sependapat bila pendapatan daerah hanya dilakukan dengan cara hanya memperkuat peningkatan kapasitas fiscal, terutama dalam keadaan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih belum berakhir ditengah tengah masyarakat yang baru beranjak dalam pemulihan ekonominya," ucap M. Padil.

Fraksi NasDem berpendapat bahwa indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan haruslah lebih nyata sebagaimana keadaan real pada masyarakat Banyuwangi saat ini, terutama dalam keadaan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih belum berakhir, dengan asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran di Kabupaten Banyuwangi.

Fraksi Nasdem mengingatkan eksekuti agar hati-hati dalam menyusun Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pemandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya,Abdul Gofur disampaikan, dalam rangka perlindungan sosial fraksi berharap dalam penyaluran anggaran dinas social, menyarankan ada tim khusus dari kabupaten Banyuwangi untuk menjadi referensi atau acuan utama dalam menentukan penerima bantuan yang ada.

“Karena dalam beberapa tahun ini banyak keluhan dari masyrakat terkait salah sasaran penerima bantuan. demi mewujudkan komitmen menurun kemiskinan terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan," ucap Abdul Gofur.

Alokasi Dana Desa yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat, terpaksa harus mengalami penyesuaian. 

Dalam hal tersebut fraksi Gerindra-PKS ingin menyampaikan beberapa hal diantaranya, 

Peristiwa covid-19 yang melanda akhir-akhir ini membuat perngkat desa dari kades samapai RT-RW berjuang keras untuk menanggulangi bersama, penuh resiko yang diambil dari tenaga, waktu bahkan resiko karna bersentuhan langsung. maka saran fraksi harus ada penghargaan dari pemerintah kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah desa adalah salah satu sektor ujung tombak dari suksesnya program pemerintah kabupaten, maka jika ada penyesuaian dengan ADD, tidak menutup kemungkinan akan menghambat judul raperda Tahun Anggaran2022.

“Prinsipnya fraksi Gerindra-PKS meminta kepada eksekutif untuk mengkaji ulang terkait rencana penyesuaian ADD," ungkapnya.

Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan juru bicaranya, Samsul Arifin disampaikan, paparan secara umum yang dijelaskan oleh ekskutif diatas,  sebetulnya adalah konsep sebagaimana yang tertuang pada RPJMD, sehingga dengan demikian, bila terjadi pengulangan dan hanya berisikan prediksi maupun estimasi, sesungguhnya adalah merupakan keniscayaan bahkan kelaziman. 

Harapan fraksi PPP sebetulnya, apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh ekskutif adalah faktualisasi persoalan yang didetailisasi persatuan perangkat kerja daerah. 

Sehingga dengan demikian kondisi riil Banyuwangi tercinta, yang bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. 

Dalam kesempatan tersebut fraksi PPP menyampaikan faktualisasi masalah atau persoalan yang diketahui, diantaranya, di dinas pendidikan ,kiat apa yang dilakukan dalam menjaga peningkatan mutu pendidikan disaat pandemi, walaupun sederet keberhasilan dapat diraih baik tingkat nasional maupun regional provinsi jatim.

Dinas PU Pengairan, cara pengendalian banjir disaat musim penghujan seperti sekarang ini serta penyediaan air bersih yang layak minum untuk kebutuhan masyarakat luas.

Dinas PU cipta karya, perumahan, dan permukiman, penanganan banyaknya jalan rusak yang salah satu akibatnya karena adanya tambang pasir/batu illegal.

Dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan, penguatan sdm melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan personal dalam rangka menjadikan banyuwangi sebagai percontohan terkait sertifikasi new normal bagi pelaku usaha.

Dinas pertanian dan pangan, cara mengatasi penurunan harga komoditas disaat masa panen,Badan Pendapatan Daerah,peningkatan pad dari 483 milyar 710 ribu 407rupiahkedepan dengan mencari terobosan pad baru yang terpayungi secara  hukum.

RSUD Blambangan,peningkatan pelayanan serta penataan ruang sesuai kebutuhan dan peningkatan kedisiplinan belum di imbangi dengan tingkat kesejahteraan yang kapabel.yang pada hari ini terus diupayakan secara maksimal utamanya dalam hal peningkatan pelayanan, karenanya langkah inovatif ini layak diberikan apresiasi positif.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, peningkatan destinasi wisata dari sisi kuantitas dan kualitas pada hari ini kelihatan sedang diupayakan oleh dinas pariwisata, menurut kami langkah ini sangat inovatif dan kreatif karena pada dasarnya pariwisata bisa menggairahkan perekonomian. 

Setelah tujuh fraksi menyampaikan Pemandangan Umum,rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. (*)