BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi rencana pemerintah mengoperasikan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengurai kepadatan arus kendaraan di jalur penyeberangan utama Ketapang–Gilimanuk yang menjadi penghubung penting Jawa dan Bali.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatakan penyiapan jalur penyeberangan alternatif merupakan langkah tepat untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat pada momentum libur akhir tahun. Terlebih, penyeberangan Ketapang–Gilimanuk selama ini menjadi salah satu lintasan dengan aktivitas kendaraan yang tinggi.

Menurut Made, antisipasi lonjakan arus kendaraan perlu dilakukan sejak dini melalui perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, beban kendaraan tidak hanya terpusat di Pelabuhan Ketapang.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menyiapkan alternatif penyeberangan. Ini merupakan upaya antisipasi yang penting agar lonjakan kendaraan saat Nataru tidak sepenuhnya bertumpu di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dia menyebut, tiga pelabuhan yang disiapkan sebagai jalur alternatif meliputi Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, serta Pelabuhan Celukan Bawang di Bali.

Berdasarkan skema yang dibahas dalam rapat koordinasi, ketiga pelabuhan tersebut diproyeksikan mampu melayani hingga 500 kendaraan. Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah juga menyiapkan 13 kapal penyeberangan.

Meski menyambut positif rencana tersebut, Made mengingatkan agar kesiapan infrastruktur dan pelayanan di masing-masing pelabuhan benar-benar diperhatikan. Mulai dari ketersediaan armada, fasilitas penunjang, hingga kepastian jadwal operasional harus dipastikan sebelum layanan alternatif dibuka.

"Jangan sampai alternatif sudah disiapkan, tetapi fasilitas dan pelayanannya belum optimal. Penerangan, toilet, akses masuk, hingga sistem pengawasan harus dipastikan siap sebelum operasional dimulai," tegasnya.

Selain kesiapan pelabuhan, pengaturan lalu lintas di kawasan sekitar juga menjadi perhatian. Menurut Made, pengalihan kendaraan ke jalur alternatif harus didukung manajemen lalu lintas yang terencana agar tidak menimbulkan kemacetan baru di akses menuju pelabuhan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, PT ASDP Indonesia Ferry, Pelindo, serta pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat.

Made juga menyoroti usulan pemberian subsidi tarif penyeberangan hingga 100 persen atau gratis bagi pengguna jasa pelabuhan alternatif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan jalur tambahan sehingga kepadatan di lintasan utama dapat dikurangi.

"Kalau memungkinkan ada subsidi tarif, tentu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan pelabuhan alternatif. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa memberikan kemudahan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan," ungkapnya.

Dia berharap rencana pengoperasian tiga pelabuhan alternatif pada 18–30 Desember 2026 dapat direalisasikan dengan persiapan yang optimal. Sebab, periode libur akhir tahun hampir selalu diikuti peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan wisata maupun aktivitas lainnya.

Made menegaskan, kelancaran penyeberangan Jawa–Bali bukan hanya menyangkut kepentingan Banyuwangi dan Bali, melainkan juga berkaitan dengan mobilitas masyarakat serta keberlangsungan aktivitas perekonomian.

"Kami berharap seluruh pihak bisa bersinergi. Kelancaran penyeberangan ini bukan hanya menyangkut Banyuwangi dan Bali, tetapi juga mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa harus menjadi prioritas," pungkasnya. (*)