BANYUWANGI – Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menjadi 5,6 persen pada 2026 mendapat apresiasi dari DPRD setempat.

Capaian tersebut dinilai sebagai perkembangan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak berpuas diri dan terus memperkuat program pengentasan kemiskinan agar dampaknya benar-benar dirasakan warga.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Rampungkan Raperda RPIK, Industri Disiapkan Melaju 20 Tahun

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, yang akrab disapa Ruli, mengatakan tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan adanya perkembangan dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Banyuwangi mengalami penurunan dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025. Pada 2026, angka tersebut kembali turun menjadi 5,6 persen.

"Ini menjadi perkembangan yang patut diapresiasi. Artinya, ada upaya dan berbagai program yang berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, capaian ini tentu harus terus dijaga dan ditingkatkan," ujar Ruli, Selasa (3/11/2026)

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata diukur dari penurunan angka statistik. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi rentan benar-benar mengalami peningkatan pendapatan dan kualitas hidup.

Menurutnya, bantuan sosial masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Namun, pemberian bantuan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat mampu membangun kemandirian.

"Jangan sampai masyarakat hanya bergantung pada bantuan. Mereka juga harus didorong agar memiliki kesempatan bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan keluarga," jelasnya.

Ruli juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta berbagai sektor ekonomi produktif lainnya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Banyuwangi.

Pengembangan sektor tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus membuka peluang usaha baru. Di sisi lain, peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup.

Tak hanya aspek ekonomi, Ruli menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Jangan sampai kondisi ekonomi keluarga menjadi penghalang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya pembaruan data masyarakat miskin secara berkala. Akurasi data menjadi faktor penentu agar bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Dengan pendataan yang tepat, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan diharapkan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ruli menambahkan, DPRD Banyuwangi akan terus mendorong agar pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Penurunan persentase penduduk miskin harus diikuti peningkatan daya beli, kesempatan kerja, pendapatan, serta kualitas hidup masyarakat.

"Kami berharap angka kemiskinan bisa terus ditekan. Yang paling penting, masyarakat benar-benar merasakan perubahan, memiliki pekerjaan, penghasilan yang layak, serta akses terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar," pungkasnya. (*)