BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menuntaskan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2026–2046.

Regulasi strategis tersebut disiapkan sebagai pedoman pembangunan sektor industri daerah selama 20 tahun ke depan sekaligus memperkuat daya saing dan menarik investasi ke Bumi Blambangan.

Baca Juga : Pansus Trantibum Linmas DPRD Banyuwangi Bahas Zonasi Reklame, Sejumlah Kawasan Bakal Bebas Iklan

Finalisasi pembahasan dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPIK dalam rapat bersama jajaran eksekutif. Rapat tersebut dihadiri anggota Pansus lintas fraksi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Banyuwangi Wawan Yahmadi, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Aang Muslimin Susiawan beserta jajaran.

Ketua Pansus Raperda RPIK DPRD Banyuwangi, Arvy Rizaldy, mengatakan finalisasi dilakukan setelah seluruh materi dan lampiran rancangan regulasi ditelaah serta disempurnakan bersama pihak eksekutif.

Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, seluruh substansi penting dalam rancangan regulasi yang terdiri atas sembilan bab dan 15 pasal telah dibahas secara mendalam. Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif juga telah dicapai terhadap penyempurnaan materi yang diatur di dalamnya.

"Finalisasi pembahasan Raperda RPIK dilakukan setelah kami dan eksekutif menelaah kembali penyempurnaan materi raperda dimaksud," ujar Arvy, Senin (2/11/2026).

Dia menjelaskan, penyusunan RPIK 2026–2046 bertujuan memberikan arah kebijakan, landasan hukum, serta kepastian bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor perindustrian.

Melalui regulasi tersebut, pembangunan industri di Banyuwangi diharapkan berlangsung secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan industri daerah, RPIK juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri unggulan yang memiliki daya saing serta selaras dengan kebijakan industri nasional.

Dari sisi ekonomi, keberadaan regulasi ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Salah satu sasaran utamanya adalah mendorong hilirisasi komoditas lokal sehingga menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Peningkatan volume, keragaman produk, hingga nilai ekspor hasil industri daerah juga menjadi bagian dari target pembangunan jangka panjang tersebut.

Dalam Raperda RPIK, ruang lingkup pengaturan meliputi kewenangan pemerintah daerah, penetapan industri unggulan, cetak biru pembangunan industri 2026–2046, pelaksanaan dan pembiayaan, hingga pembinaan, pengawasan, serta pelaporan.

Adapun sektor industri unggulan yang menjadi prioritas pengembangan didasarkan pada potensi sumber daya lokal. Cakupannya meliputi industri minuman, pengolahan kayu, logam dasar, galian bukan logam, tekstil, makanan, serta alat angkut.

Arvy menegaskan, arah pembangunan industri dalam RPIK tetap terbuka terhadap perkembangan dan perubahan kondisi ekonomi maupun potensi daerah. Karena itu, dokumen perencanaan tersebut dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"RPIK 2026–2046 ini sifatnya dinamis dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Setelah tahap finalisasi, proses pembentukan regulasi akan berlanjut ke tahapan fasilitasi di tingkat provinsi. Naskah Raperda yang telah disepakati Pansus dan eksekutif selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Fasilitasi tersebut menjadi salah satu tahapan sebelum Raperda dibawa ke proses persetujuan bersama untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif.

Dengan adanya RPIK, Banyuwangi diharapkan memiliki arah pembangunan industri yang lebih terukur, mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif. (*)