BINTANGTENGGARA – Penataan pemasangan reklame di Kabupaten Banyuwangi mulai mendapat perhatian serius DPRD. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), sejumlah ketentuan mengenai lokasi, perizinan, hingga materi reklame mulai dibahas secara mendalam.

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, di antaranya Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rapat berlangsung di Gedung DPRD Banyuwangi, Sabtu (31/10/2026).

Ketua Pansus Raperda Trantibum Linmas DPRD Banyuwangi, Dr. Zaki Al Mubarok, M.Si., mengatakan pembahasan regulasi tersebut terus menunjukkan perkembangan. Saat ini, pansus mulai mendalami bab yang secara khusus mengatur penyelenggaraan reklame.

Baca Juga : Fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi Usulkan Raperda Keolahragaan Masuk Propemperda 2027

"Kita sudah masuk pada bab reklame. Tadi dari DPMPTSP selaku SKPD teknis juga menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam Raperda ini," ujar Zaki.

Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian adalah pengaturan zonasi pemasangan reklame. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah nantinya akan memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame, kawasan dengan pembatasan tertentu, hingga wilayah yang harus steril dari media promosi luar ruang.

Dalam draf Raperda, zonasi reklame dibagi menjadi empat kategori, yakni Kawasan Bebas Reklame, Kawasan Khusus, Kawasan Selektif, dan Kawasan Umum.

Khusus Kawasan Bebas Reklame, pemasangan media promosi tersebut tidak diperbolehkan. Sejumlah lokasi yang masuk kategori ini meliputi kawasan perkantoran pemerintahan, lembaga pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, fasilitas militer, serta area depan pasar hingga batas trotoar jalan.

Pengaturan zonasi tersebut diharapkan mampu menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib sekaligus mencegah pemasangan reklame secara sembarangan. Tidak hanya mengatur lokasi, Raperda juga akan memuat ketentuan mengenai perizinan, penetapan titik pemasangan, serta jarak minimum antarreklame.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian pansus adalah substansi atau materi yang ditampilkan dalam reklame. Dalam draf aturan tersebut, materi reklame dilarang memuat unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pornografi, maupun konten yang bertentangan dengan etika, moral, dan ketentuan hukum.

Penggunaan bahasa dalam materi reklame juga harus memperhatikan norma kesantunan serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Zaki menegaskan, penyusunan Raperda Trantibum Linmas membutuhkan pembahasan yang cermat dan menyeluruh. Sebab, regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan ketertiban di tengah masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.

Ketua DPC PKB Banyuwangi itu berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar dengan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

"Mohon doanya, karena memang banyak sekali yang dibahas. Ini membutuhkan ketelitian dan kejelian agar hasil pembahasan Raperda betul-betul maksimal dan bisa diimplementasikan dengan baik," pungkasnya.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Banyuwangi berharap Raperda Trantibum Linmas dapat menjadi instrumen penataan reklame yang lebih terarah, sekaligus menjaga estetika lingkungan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. (*)