BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II di Ruang Rapat Khusus DPRD untuk membahas pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial (Perlinsos). 

Rapat yang berlangsung pada Rabu itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Ni’mah menyampaikan bahwa agenda pembahasan Perlinsos menjadi prioritas karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan. 

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Dalami Regulasi Dana Abadi untuk Perkuat Pembangunan Jangka Panjang

Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, eksekutif, dan unsur desa menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan.

“Perlinsos tidak hanya soal penyaluran bantuan, tetapi juga akurasi data, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Semua pihak harus berkolaborasi agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari program,” tegas Ni’mah.

Untuk memastikan program berjalan optimal, DPRD menghadirkan berbagai instansi terkait dalam rapat tersebut. Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan APDESI dan Asosiasi Kepala Desa (ASKAB) Banyuwangi.

Sinergi lintas sektor ini dinilai penting untuk menyatukan basis data, mulai dari data kependudukan, data kemiskinan, hingga mekanisme penyaluran bantuan sosial. DPRD menekankan bahwa sinkronisasi data merupakan fondasi utama agar program perlindungan sosial tidak salah sasaran.

“Sering kali akar masalahnya ada pada data yang tidak valid atau tidak diperbarui. Dengan duduk bersama, kami berharap ada penyamaan persepsi dan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola Perlinsos,” ujar Ni’mah.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial yang telah berjalan, termasuk bantuan langsung tunai, program pemberdayaan keluarga, serta dukungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari keluarga miskin.

Dengan tata kelola yang transparan dan basis data yang akurat, Perlinsos diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Tujuan akhir kita adalah memastikan setiap rupiah anggaran perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tutup Ni’mah. (*)