BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,444 triliun.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan anggaran dengan memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuwangi, H. Mujiono, saat membacakan Nota Pengantar Bupati atas Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (9/11/2026).

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, didampingi Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliyono. Hadir pula anggota dewan dari seluruh fraksi, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Dalam pemaparannya, Mujiono menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 telah mempertimbangkan potensi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun sumber pendapatan sah lainnya. Perencanaan anggaran juga disesuaikan dengan kondisi makroekonomi dan target pembangunan daerah.

Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa semakin terbatasnya ruang fiskal. Kondisi tersebut terjadi ketika kebutuhan belanja terus meningkat, terutama untuk membiayai pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi lokal.

"Pertumbuhan pendapatan daerah tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut. Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera," ujar Mujiono.

Dia menyebut terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kondisi APBD Banyuwangi 2027. Pertama, indikator ekonomi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran.

Kedua, kebijakan pemerintah dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, termasuk langkah administratif untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, serta arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Banyuwangi tetap menetapkan sejumlah target pembangunan yang optimistis. Pertumbuhan ekonomi pada 2027 diproyeksikan mencapai 5,41 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 5,77 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 75,87 dan Indeks Reformasi Birokrasi berada pada angka 97.

Menurut Mujiono, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan program dan kegiatan pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas," jelasnya.

Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 dirancang sebesar Rp2,444 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer yang diproyeksikan mencapai Rp1,543 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp850,8 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp50,170 miliar.

Di sisi belanja, Pemkab Banyuwangi merencanakan anggaran sebesar Rp2,420 triliun. Pengalokasiannya akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Mujiono menegaskan, keterbatasan kapasitas fiskal mengharuskan pemerintah lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai. Karena itu, kebijakan belanja akan mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain pendapatan dan belanja, RAPBD 2027 juga memuat rencana pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp68,416 miliar untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk menjaga stabilitas pengelolaan keuangan.

Menutup penyampaian nota pengantar, Mujiono berharap pembahasan Raperda APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan konstruktif. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banyuwangi. (*)